JAKARTA -Menunjukan Edward Omar Sharif Hiariej, yang akrab disapa Eddy Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto telah menuai sorotan tajam di masyarakat. Keputusan ini menjadi perhatian publik mengingat Eddy sebelumnya pernah terjerat kasus dugaan korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eddy, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengundurkan diri dari jabatannya setelah terlibat dalam penyelidikan kasus suap yang melibatkan dana senilai Rp 8 miliar. Kasus ini berkaitan dengan pengurusan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, serta janji pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus di Bareskrim. Meskipun Eddy berhasil memenangkan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya, kejelasan mengenai posisi dan status hukum dirinya masih menjadi tanda tanya di kalangan publik.
