JAKARTA – Dalam upaya untuk mengatasi fenomena kotak kosong yang marak dalam pemilihan kepala daerah, dua tokoh penting, Anggota PBB Mathur Husyairi dan Anggota Partai Gelora Kholilur Rahman, mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini bertujuan untuk meminta perubahan dalam ketentuan yang mengatur hak partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.
Permohonan Uji Materiil
Dalam gugatan tersebut, Mathur Husyairi dan Kholilur Rahman, melalui kuasa hukum mereka Abdul, meminta agar Pasal 40 ayat 1 UU Pilkada diubah. Pasal yang saat ini hanya memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, mereka usulkan untuk diubah menjadi, “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah terverifikasi sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.”
Fenomena Kotak Kosong
Abdul menjelaskan bahwa permohonan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kotak kosong dalam Pilkada. Kotak kosong, yang seringkali muncul ketika tidak ada pasangan calon yang diusung, dianggap sebagai tanda adanya ketidakadilan dalam sistem pencalonan. Dengan perubahan yang diusulkan, diharapkan setiap partai politik peserta pemilu, meskipun tidak lolos ambang batas, dapat memiliki hak untuk mencalonkan pasangan kepala daerahnya sendiri.
