JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kepentingan keterbukaan dan transparansi dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang konteks kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan Pilpres, koalisi tersebut meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil delapan pimpinan lembaga kementerian. Langkah ini dianggap sangat penting dalam rangka mengurai dan menjelaskan aspek kebijakan yang menjadi fokus dalam sidang sengketa.
Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid, menegaskan bahwa keterangan dari para pimpinan kementerian tersebut memiliki nilai yang sangat penting. Keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat dalam Pilpres 2024 menjadi sorotan utama dalam panggilan ini. Menurut Usman, penjelasan mereka akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan yang terkait dengan Pilpres, terutama kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.
