JAKARTA – Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mikewati Vera Tangka, mengungkapkan temuan terkait politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPI menerima sejumlah laporan terkait kebijakan bansos yang dinilai terpolitisasi, dan Vera menyoroti bahwa fenomena ini semakin mencuat menjelang pemilu.
Vera menyampaikan bahwa politisasi bansos sebenarnya sudah terjadi sejak jauh hari, namun semakin terasa masif menjelang Pemilu 2024. Dalam sebuah diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Vera menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan bansos sebagai alat mencari dukungan politik dalam pemilu. Dia mengungkapkan bahwa masyarakat telah terkejut dengan penyaluran bansos yang seharusnya dilakukan pada bulan-bulan tertentu, namun malah dilakukan lebih awal.
Menurut catatan KPI, distribusi bansos yang dimulai sejak akhir Desember 2023 menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Vera mencontohkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya baru dicairkan pada bulan April, tetapi terjadi penyaluran lebih awal. Situasi ini menciptakan kebingungan di tengah masyarakat yang telah memahami jadwal distribusi bansos.
