
DPR Bahas Revisi UU TNI: Usulan 16 Jabatan Sipil untuk TNI Aktif Tanpa Mundur
JAKARTA Komisi I DPR RI menggelar konsinyering dengan pemerintah untuk membahas revisi UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara N
PolitikJAKARTA Komisi I DPR RI menggelar konsinyering dengan pemerintah untuk membahas revisi UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara N
PolitikJAKARTA Rencana revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kontroversi setelah diketahui bahwa pembahasan dilakukan
PolitikJAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
PolitikJAKARTA Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) Christina Clarissa Intania mengingatkan pentingnya menjaga supremasi sipil dal
NasionalJAKARTA Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyampaikan pendapatnya terkait revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dal
InternasionalJAKARTA Peneliti senior Imparsial, Al Araf, menyampaikan kritik tajam terhadap usul penghapusan Pasal 65 dalam draf revisi UndangUndang (U
Hukum dan Kriminal