BATUBARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna pada hari Selasa, 25 Juni 2024, untuk mendengarkan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Nota Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045. Selain itu, rapat ini juga membahas pembentukan dua Panitia Khusus (Pansus).
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i SH, Penjabat Bupati Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Norma Deli Siregar, Sekretaris DPRD Azhar S.Pd., M.Pd., seluruh anggota DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi
1. Fraksi Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang
Bupati menyampaikan bahwa semua dokumen pendukung untuk RPJPD 2025-2045, seperti rancangan akhir RPJPD, laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), review Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), berita acara konsultasi publik, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah disampaikan dan siap dibahas lebih lanjut. Pemerintah berharap agar RPJPD Kabupaten Batu Bara 2025-2045 mendapatkan saran dan masukan yang produktif, terintegratif, inovatif, dan dapat ditetapkan sesuai jadwal untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa laporan realisasi anggaran semester pertama tahun anggaran berjalan akan disampaikan setelah periode semester I berakhir pada 30 Juni 2024.
2. Fraksi Partai Bulan Bintang
Terkait penyelesaian utang belanja tahun anggaran 2023, Bupati menjelaskan bahwa pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah juga berjanji untuk menindaklanjuti kegiatan di Kecamatan Nibung Hangus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fraksi Partai Demokrat
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengawasan dalam penggunaan anggaran guna mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. Beberapa program kegiatan yang belum mencapai target akan menjadi catatan penting untuk ditingkatkan.
