Perputaran uang dari aktivitas judi online di lingkungan DPR diperkirakan mencapai Rp 1,92 miliar, sebuah angka yang mencerminkan besarnya skala permasalahan ini di kalangan para legislator. Menanggapi hal ini, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menekankan perlunya MKD untuk mengambil langkah tegas. “Proses ini harus diakhiri dengan sanksi yang keras berupa pemecatan dari jabatan sebagai anggota DPR,” ujar Lucius
Lucius menilai bahwa tindakan ringan terhadap anggota yang terlibat dalam judi online dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Pemberantasan judi online harus dimulai dari internal DPR untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga etika dan integritas,” tambahnya.
Sementara itu, MKD diharapkan untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan proses yang transparan dan mengedepankan kepentingan publik. Tuntutan untuk mengungkap identitas anggota DPR yang terlibat dianggap sebagai langkah awal untuk membersihkan nama baik lembaga DPR dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap representasi politik.
Kontroversi ini menegaskan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan pemerintahan, termasuk dalam lingkup legislatif yang memegang peranan penting dalam pembuatan kebijakan negara.
