Penundaan ini juga memicu tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia menilai penundaan tersebut mengindikasikan adanya masalah yang lebih kompleks dari sekadar kesiapan ekosistem IKN. “Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan,” ujar Achmad. Ia menambahkan bahwa resistensi dari ASN, terkait kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur dan fasilitas di IKN, turut berperan dalam penundaan ini.
Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak akan dipaksakan jika persiapan di lapangan belum memadai. “Kami tidak ingin memaksakan proses ini jika memang belum siap. Kami akan menilai kesiapan di lapangan terlebih dahulu,” kata Jokowi dalam pesan suaranya yang diterima Tempo pada 14 Agustus 2024.
Dengan penundaan ini, pemerintah akan terus bekerja untuk memastikan bahwa IKN benar-benar siap untuk menerima ASN, serta memastikan transisi yang mulus dan efektif bagi seluruh pihak yang terlibat.
