DHAKA — Muhammad Yunus, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan pemimpin transisi Bangladesh, berbicara terbuka mengenai berbagai tantangan yang dihadapi negaranya pasca kerusuhan politik dan berakhirnya pemerintahan 15 tahun Perdana Menteri Sheikh Hasina. Dalam wawancara eksklusif dengan Deutsche Welle (DW), Yunus, yang baru saja mengambil alih jabatan pemimpin transisi bulan lalu, menguraikan rencana dan tantangan yang dihadapinya dalam periode transisi ini.
Kritik terhadap Pemerintahan Hasina dan Reformasi Konstitusi
Yunus tidak segan-segan mengkritik pemerintahan Sheikh Hasina, yang menurutnya telah “menghancurkan hampir semua institusi” dan menyebabkan “perekonomian hancur.” “Anda tidak tahu harus mulai dari mana, karena semuanya harus dimulai kembali dengan cara yang berbeda,” kata Yunus, menambahkan bahwa pemerintahan sementaranya berkomitmen untuk menegakkan hak-hak warga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Dalam wawancaranya, Yunus juga menyinggung kemungkinan amandemen konstitusi sebagai bagian dari upaya reformasi. “Kita harus fokus pada isu-isu utama konstitusi dan membangun konsensus. Kita tidak bisa melakukan apa pun tanpa konsensus, karena kekuatan kita berasal dari konsensus. Jika kita bisa mencapai konsensus, kita akan teruskan dan melakukan hal itu,” ujarnya.
