Meskipun darurat militer hanya berlangsung enam jam, langkah tersebut menyebabkan kekhawatiran besar. Parlemen Korea Selatan, yang saat ini dikuasai oleh partai oposisi, segera mengambil langkah untuk membatalkan status darurat dengan memenangkan voting yang menghapuskan status tersebut. Namun, selama waktu darurat yang singkat, protes besar-besaran oleh warga Korsel terjadi, dengan banyak yang turun ke jalan menuntut transparansi dan penjelasan dari pemerintah.
Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer memicu ketegangan politik yang lebih dalam. Partai oposisi yang menguasai parlemen mengkritik kebijakan ini dan berencana untuk memakzulkan Presiden Yoon. Sebagai respons, partai penguasa, People Power Party, menyatakan bahwa mereka akan berusaha menggagalkan rencana pemakzulan tersebut.
Di tengah ketegangan domestik, negara-negara sekutu Korea Selatan, serta negara-negara tetangga, menyuarakan kekhawatiran atas situasi yang berkembang di Negeri Ginseng. Mereka meminta agar pemerintah Korsel memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasan di balik kebijakan darurat militer yang penuh kontroversi ini.
