Munas Kadin juga tidak lepas dari perubahan lokasi dan jadwal, yang sebelumnya direncanakan di Bali, namun kemudian dipindahkan ke Kendari atas permintaan pemerintah. Rosan Perkasa Roeslani membenarkan adanya instruksi tersebut, mengingat meningkatnya kasus Covid-19.
Perdebatan mengenai Munas Kadin ini mengundang perhatian luas, bukan hanya dari kalangan pengusaha, tetapi juga masyarakat yang menantikan perubahan dan inovasi dalam organisasi tersebut. Dalam konteks ini, Munas Kadin mencerminkan dinamika politik dan kekuasaan yang lebih luas, serta bagaimana pengaruh eksternal dapat menentukan arah organisasi di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, tantangan bagi Kadin adalah bagaimana mereka bisa tetap berfungsi sebagai wadah pengusaha yang independen dan transparan, tanpa terjebak dalam intervensi politik yang merugikan.
