BITVONLINE.COM -Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, memberikan tanggapan terkait usulan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mendapat sambutan positif dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Prabowo berpendapat bahwa pemilihan langsung dinilai tidak efektif dan menghabiskan biaya yang tinggi, sehingga diperlukan evaluasi melalui jalur DPRD.
Namun, Seira menekankan bahwa persoalan biaya politik yang tinggi selama ini bukan tanpa sebab. Seira mengungkap bahwa biaya tinggi ini berkaitan dengan praktik mahar politik dan jual-beli suara, yang seringkali berujung pada korupsi.
Menurut Seira, pemilihan oleh DPRD bukan solusi terhadap persoalan mendasar yang ada. Bahkan, ia khawatir pemilihan melalui DPRD hanya akan memindahkan distribusi uang yang sama—dalam bentuk mahar dan jual-beli suara—ke jalur yang baru.
