JAKARTA –Wacana agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana segera diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memanas. Pengamat politik Jannus TH Siahaan menilai, dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembahasan RUU ini merupakan strategi politik untuk menyembunyikan kekecewaan terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak memenuhi harapan Istana.
Jannus TH Siahaan mengungkapkan bahwa dorongan Istana terkait RUU Perampasan Aset tampaknya lebih berfungsi sebagai serangan balik. Menurutnya, ini adalah bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPR yang tidak sesuai dengan ekspektasi Istana. “Wacana ini selalu didorong Istana sebagai bentuk kekecewaan Istana atas kinerja DPR yang tak sesuai dengan harapan Istana,” ujar Jannus dalam pernyataannya, Jumat (30/8/2024).
Isu ini, lanjut Jannus, juga tidak lepas dari upaya untuk menyudutkan DPR dan bahkan memojokkan gerakan mahasiswa. Ada kabar bahwa isu RUU Perampasan Aset digunakan untuk menekan gerakan mahasiswa yang dituduh tidak cukup vokal dalam menuntut pembahasan RUU tersebut. “Isu ini juga diembuskan untuk memojokkan gerakan mahasiswa yang tidak dianggap cukup aktif menyuarakan tuntutan terkait RUU ini,” ungkapnya.
